Di Hadapan Tim Reses Komisi X DPR RI, Kepala LLDIKTI Wilayah X Paparkan Kondisi Pendidikan Tinggi Swasta

Dari segi mutu, 70 persen akreditasi program studi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah X (Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau) sudah terakreditasi A dan B.

Sejalan dengan itu, jumlah mahasiswa pun mengalami kenaikan. Selain karena mutu PTS yang sudah baik, bantuan dana pemerintah melalui beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah pun membantu mendongkrak tingginya akses pendidikan di PTS.

Sementara itu, dilihat dari akreditasi perguruan tinggi, belum ada satupun PTS yang memiliki predikat A atau disebut juga berkualifikasi unggul. Salah satu yang menjadi kendala adalah jumlah dosen berkualifikasi doktor masih rendah.

Baca Lainnya :

• Pemberitahuan Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi serta Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi dan Profesi485 dibaca
• Kantongi Izin Penambahan Prodi, Prof. Herri Ingatkan Mutu Pendidikan 598 dibaca
• Call for Proposal Program Matching Fund Tahun 2021849 dibaca
• Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi Tahun 2021 877 dibaca
• Prof. Herri Serahkan SK Perubahan Bentuk PTS dan Dua SK Izin Penambahan Prodi Baru751 dibaca

Demikian disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah X Prof. Dr. Herri, MBA saat Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada reses masa persidangan 2020 - 2021 ke Provinsi Sumatera Barat, Senin (15/2/2021).

Lebih lanjut, Kepala Lembaga menyampaikan bahwa bantuan dana pendidikan seperti beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah dan bantuan SPP sudah membantu anak-anak kita dalam melanjutkan studi. Akan tetapi, bantuan pendidikan seperti beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) tampaknya bisa dipertimbangkan untuk dijalankan lagi dalam rangka memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Prof. Herri mengharapkan supaya Komisi X DPR RI dapat berdiskusi dengan Kemdikbud terkait  dengan BUMN agar memiliki komitmen dalam membuka luas kesempatan magang bagi mahasiswa. Ini dilakukan dalam upaya menyukseskan program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka dan meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Di akhir paparannya, Prof. Herri mengusulkan agar pemerintah dapat menyediakan platform pembelajaran daring yang mudah akses sampai ke pelosok daerah yang kondisinya jauh dari jangkauan internet.

"Kondisi pembelajaran di PTS hampir 100 persen dilaksanakan secara daring. Namun, platform pembelajaran daring yang sudah maksimal penggunaannya masih kurang dari 10 persen. Pelaksanaannya pun masih terkendala dengan kondisi mahasiswa yang tinggal di daerah yang belum tersentuh jaringan internet," kata Kepala Lembaga.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Tafdil Husni, MBA mengusulkan agar indikator pemenang kompetisi Kampus Merdeka disesuaikan dengan kondisi PTS pada masing-masing daerah. Sehingga, kesempatan PTS di daerah memenangkan kompetisi terbuka lebar. Tidak hanya pada PTS besar di Pulau Jawa saja.

Usulan Prof. Herri maupun Prof. Tafdil direspon dan disambut baik dan disetujui Ketua Tim Abdul Fikri Faqih. Ia menyebutkan bahwa akan menyampaikan hal tersebut kepada Mendikbud agar PTS di daerah pun memiliki peluang besar memenangkan kompetisi Kampus Merdeka. (*)