Kantongi Izin Penambahan Prodi, Prof. Herri Ingatkan Mutu Pendidikan

Kepala LLDIKTI Wilayah X, Prof. Dr. Herri, MBA didampingi Sekretaris Lembaga Yandri. A, SH, MH serta Koordinator Kelembagaan dan Sistem Informasi Tetri Aida, SE, MM menyerahkan dua Surat Keputusan (SK) Mendikbud di ruang sidang lantai 2, Senin (25/1/2021).

Surat Keputusan Mendikbud tersebut diserahkan kepada Ketua STIKes Al Insyirah Pekanbaru dan kepada rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang diwakili oleh Kepala Pengembangan Pendidikan yang merupakan izin pembukaan program studi kebidanan program sarjana dan program studi pendidikan profesi bidan program profesi.

Prof. Herri mengucapkan selamat kepada Ketua STIKes Al Insyirah Dr. Ns. Riva Yanti, S.Kep, M.Biomed serta Kepala Pengembangan Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Dr. Moli Wahyuni, M.Pd atas kepercayaan pemerintah melalui Kemdikbud untuk membuka prodi kebidanan dan profesi bidan.

Baca Lainnya :

• Call for Proposal Program Matching Fund Tahun 2021849 dibaca
• Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi Tahun 2021 877 dibaca
• Prof. Herri Serahkan SK Perubahan Bentuk PTS dan Dua SK Izin Penambahan Prodi Baru751 dibaca
• Perubahan dan Penambahan Nama Program Studi756 dibaca
• Undangan Coaching Instrumen Wasdalbin Tahun 20201572 dibaca

“Selamat kepada Bapak Ibu yang terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses serta menambah pilihan calon mahasiswa dalam melanjutkan studi. Laksanakanlah amanah dengan baik, selenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu sesuai dengan penambahan prodi yang diusulkan. Semoga, nanti lahir tenaga bidan profesional yang berkontribusi bagi masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak,” kata Kepala Lembaga.

Pada kesempatan itu, Prof. Herri juga menyampaikan bahwa LLDIKTI Wilayah X sangat mendorong terjadinya perubahan bentuk perguruan tinggi. Untuk menjadi universitas, syaratnya adalah memiliki minimal 5 program studi yang terdiri dari 60 persen eksakta dan 40 persen bidang sosial.

Perguruan tinggi yang berubah bentuk jadi universitas pun boleh menyelenggarakan 5 prodi yang semuanya eksakta. Tetapi, tidak diperbolehkan semua prodi ilmu sosial. Sedangkan untuk institut, cukup dengan memiliki 3 program studi dalam rumpun bidang ilmu yang sama.

Selain itu, menurut Kepala Lembaga perubahan bentuk menjadi universitas pun dapat dilakukan dengan penggabungan PTS. Untuk perubahan bentuk seperti ini, lokasi kampus tidak harus berada di dalam satu tempat. Yang terpenting adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas serta menghadirkan program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. (*)